Berita

Potongan gambar dari vidio AI Presiden AS Donald Trump (Foto: The Independent)

Dunia

Trump Sindir Massa Aksi “No Kings” Lewat Video AI Kontroversial

MINGGU, 19 OKTOBER 2025 | 11:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dalam aksi “No Kings” di New York City pada Sabtu, 18 Oktober 2025 waktu setempat. 

Menurut Kepolisian New York (NYPD), aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi besar-besaran yang digelar di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai hampir 7 juta orang. 

Massa menolak gaya kepemimpinan Presiden Trump yang dianggap semakin otoriter.


Sebagai respons, Presiden Trump justru membagikan video buatan AI di akun media sosialnya. Dalam video tersebut, ia digambarkan mengenakan mahkota dan menerbangkan jet tempur bertuliskan “KING TRUMP” di langit Times Square, lalu menjatuhkan cairan cokelat ke arah massa demonstran. 

Video itu diiringi lagu “Danger Zone” dari film Top Gun, yang membuatnya semakin mencuri perhatian publik.

Langkah Trump ini memicu kontroversi karena dianggap merendahkan aksi damai jutaan warga. 

“Mereka jelas takut pada perlawanan damai,” ujar Ezra Levin, salah satu pendiri organisasi Indivisible, kepada The Independent.

Beberapa pejabat Partai Republik juga ikut mengejek aksi “No Kings”. Ketua DPR AS Mike Johnson menyebut aksi tersebut sebagai “Aksi benci Amerika”. 

Sementara Menteri Transportasi Sean Duffy menuduh para demonstran sebagai simpatisan Hamas atau bayaran kelompok Antifa, yang telah dicap sebagai organisasi teroris domestik oleh pemerintahan Trump.

Tak hanya itu, para sekutu Trump juga ramai menyebarkan gambar dan video AI lain yang menggambarkan presiden seperti seorang raja. 

Wakil Presiden JD Vance bahkan membagikan video AI yang menampilkan Trump mengenakan mahkota dan jubah, sementara tokoh Partai Demokrat digambarkan berlutut di hadapannya.

Kritikus menilai, tindakan ini bukan sekadar candaan. Mereka menilai Trump sedang membangun citra kepemimpinan kuat yang dapat membenarkan tindakan represif. 

Sebelumnya, pemerintahan Trump juga pernah mengerahkan agen federal ke kota-kota besar dan mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Insureksi untuk memperluas peran militer di dalam negeri.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya