Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 akan digelar di Gedung DPR/MPR pada 21 hingga 23 Oktober 2025.
Forum ini merupakan kerjasama MPR dan Emil Salim Institute dan diharapkan menjadi titik temu berbagai pihak mulai dari pegiat iklim hingga pengambil kebijakan di bidang lingkungan untuk merumuskan solusi menghadapi ancaman krisis iklim.
Inisiator ICCF yang juga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan salah satu yang akan dibahas dalam forum ini adalah usulan mengenai lembaga khusus atau bahkan kementerian yang fokus menangani ancaman krisis iklim.
“Tema dalam ICCF 2025 ini mulai dari ketahanan energi, pangan hingga air di era perubahan iklim. Salah satu pembahasan dalam forum ini adalah usulan membentuk lembaga khusus atau kementerian yang spesifik menangani krisis iklim,” ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 18 Oktober 2025.
Eddy menjelaskan, anomali cuaca yang terjadi selama hampir setahun ini adalah tanda yang jelas dari ancaman krisis iklim.
“Sebelumnya beberapa daerah mengalami hujan ekstrem dan banjir padahal musim kemarau. Sekarang saat memasuki musim hujan justru beberapa daerah mengalami panas ekstrem. Ini indikasi yang jelas terjadinya krisis iklim,” kata Eddy.
Wakil Ketua Umum PAN ini menerangkan, berbagai data menunjukkan anomali iklim memberi dampak serius bagi berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin seperti petani dan nelayan di pedesaan maupun pesisir.
“Saat ini petani kesulitan menentukan musim tanam dan musim panen. Efeknya produksi beras menurun baik secara jumlah maupun kualitas. Begitu juga Nelayan yang mengalami penurunan tangkapan ikan dan juga potensi banjir rob di pesisir,” tuturnya.
Menghadapi situasi ini, Eddy mendorong pemerintah untuk menerapkan manajemen krisis dengan menjadikan ancaman iklim sebagai prioritas kebijakan nasional, di samping memanfaatkan kegiatan karbon yang dihasilkan dari kegiatan ini.
"Dari ICCF 2025 ini akan kami siapkan berbagai rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mencegah dampak krisis iklim ini meluas," pungkasnya.
