Berita

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus (Foto: YouTube KompasTV)

Politik

PSI Imbau Jangan Buat Asumsi Jokowi Ditinggal Prabowo

SABTU, 18 OKTOBER 2025 | 12:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pemberitaan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilainya perlu diluruskan agar publik, terutama kalangan mahasiswa, mendapatkan informasi yang benar.

Pasalnya, PIK 2 Tropical Coastland dihapus dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025. Adapun beleid tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025.

“Ini saya mesti luruskan supaya mahasiswa kita jadi lebih cerdas. Judicial Review di Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kemenko tidak cukup untuk menetapkan Inhutani sebagai PSN. Maka, tropical coast land itu harus memohon kembali melalui Perpres,” ujar Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, dalam sebuah debat di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025.


Bestari Bagus menegaskan, proses hukum dan administratif harus dipahami secara utuh, bukan dijadikan bahan untuk membangun narasi politis yang menyesatkan.

Secara khusus, ia meminta tidak ada lagi asumsi yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kompas harus mencerdaskan publik. Jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Jokowi ditinggal Prabowo. Ini luar biasa,” tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya