Berita

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus (Foto: YouTube KompasTV)

Politik

PSI Imbau Jangan Buat Asumsi Jokowi Ditinggal Prabowo

SABTU, 18 OKTOBER 2025 | 12:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti pemberitaan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilainya perlu diluruskan agar publik, terutama kalangan mahasiswa, mendapatkan informasi yang benar.

Pasalnya, PIK 2 Tropical Coastland dihapus dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025. Adapun beleid tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025.

“Ini saya mesti luruskan supaya mahasiswa kita jadi lebih cerdas. Judicial Review di Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kemenko tidak cukup untuk menetapkan Inhutani sebagai PSN. Maka, tropical coast land itu harus memohon kembali melalui Perpres,” ujar Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, dalam sebuah debat di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025.


Bestari Bagus menegaskan, proses hukum dan administratif harus dipahami secara utuh, bukan dijadikan bahan untuk membangun narasi politis yang menyesatkan.

Secara khusus, ia meminta tidak ada lagi asumsi yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kompas harus mencerdaskan publik. Jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Jokowi ditinggal Prabowo. Ini luar biasa,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya