Berita

Logo Polri. (Foto: Istimewa)

Publika

Gerak Senyap Reformasi Polri

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 21:58 WIB

LEBIH dari satu bulan sejak wacana reformasi Polri kembali bergulir, langkah konkret dari pemerintah tampak berjalan perlahan. 

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai wadah independen untuk menelaah, menilai, dan merekomendasikan arah pembenahan institusi kepolisian. 

Namun hingga kini, komite tersebut belum juga dilantik. Jadwal pelantikan yang semula disebut-sebut akan berlangsung awal bulan ini pun mundur tanpa penjelasan publik yang memadai. 


Situasi ini segera menimbulkan percikan protes dari segelintir kalangan. Apakah Presiden Prabowo menunda karena ragu, atau justru karena sudah paham bahwa gerakan di balik isu reformasi ini tidak sepenuhnya murni?

Dalam politik kekuasaan, tertunda bukan berarti lamban. Kadang-kadang, ia adalah bentuk kecermatan seorang pemimpin dalam membaca "arah angin" dan menimbang konsekuensi dari setiap langkah.

Prabowo yang dikenal sangat perhitungan dalam setiap keputusan strategisnya, nampaknya sedang mengambil jarak untuk memastikan bahwa reformasi Polri benar-benar berangkat dari niat memperkuat institusi, bukan dari tekanan yang membawa kepentingan terselubung.

Sejarah menunjukkan reformasi yang dipaksakan tanpa kalkulasi politik yang matang kerap berubah menjadi instrumen kekuasaan baru. Mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus namun tidak kalah berbahaya.

Desakan untuk mempercepat reformasi Polri datang dari berbagai arah, sebagian dengan semangat moral, sebagian lagi dengan agenda yang samar. 

Di antara suara-suara yang paling nyaring, tidak sedikit yang tampak lebih berminat menjadikan Polri sebagai arena tawar-menawar politik ketimbang institusi hukum yang profesional dan independen.

Dalam konteks itulah, kehati-hatian Prabowo menjadi relevan. Prabowo tidak mengabaikan tuntutan publik, namun memastikan bahwa reformasi yang dijalankan tidak menjadi jebakan politik yang justru merusak stabilitas pemerintahan yang baru dibangun.

Reformasi Polri sejatinya bukanlah perkara cepat atau lambat, melainkan tepat atau salah arah. Jika dilihat dari pola kepemimpinannya selama ini, Prabowo lebih memilih membangun fondasi jangka panjang daripada sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.

Prabowo memahami bahwa Polri bukan sekadar lembaga penegak hukum, melainkan salah satu penopang utama stabilitas nasional. 

Mengubah struktur dan kultur institusi sebesar itu tanpa perhitungan mendalam ibarat mengutak-atik sistem pertahanan negara. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi keutuhan negara dan kepercayaan publik.

Dengan ditundanya pelantikan Komite Reformasi Polri, Prabowo tampaknya ingin menguji kembali komposisi, kepentingan, dan arah kebijakan dari tim yang akan dibentuk. 

Prabowo seolah sedang menyeleksi siapa yang benar-benar ingin memperbaiki Polri, dan siapa yang sekadar ingin menunggangi isu reformasi demi kepentingan politik.

Langkah ini, bagi sebagian kalangan, mungkin tampak lamban. Namun bagi mereka yang memahami bahasa kekuasaan, ini adalah manuver yang sarat perhitungan.

Kehati-hatian semacam ini menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak ingin reformasi Polri berubah menjadi ajang ancaman politik. 

Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa perubahan di tubuh kepolisian dilakukan dengan kontrol yang kuat dari negara, bukan tekanan dari kelompok luar. 

Reformasi, dalam pandangan strategisnya, bukan sekadar rekonstruksi kelembagaan, tetapi rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat. Itu sebabnya, setiap langkahnya diukur, setiap keputusan ditimbang, dan setiap desakan diuji motifnya.

Mungkin masyarakat ingin melihat gebrakan cepat, namun Prabowo memilih bergerak dengan kalkulasi yang senyap. Ia tahu, dalam politik, yang tergesa-gesa sering terjebak.

Dengan membiarkan waktu bekerja, Prabowo sedang mengamati siapa yang resah, siapa yang sabar, dan siapa yang mencoba menunggangi momentum. 

Karena di situlah sebenarnya reformasi Polri diuji. Bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga di moral mereka yang berteriak paling keras menuntut perubahan.

R Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya