Berita

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri peluncuran buku berjudul "Mengenang Rizal Ramli, Catatan Para Sahabat", di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Trinity Tower, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Mahfud Singgung Dugaan Mark Up Whoosh saat Kenang Rizal Ramli

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 21:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung kasus dugaan mark up biaya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh saat peluncuran buku berjudul "Mengenang Rizal Ramli, Catatan Para Sahabat", di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Trinity Tower, Jakarta Selatan, Jumat 17 Oktober 2025.

"Banyak sekarang orang dibungkam ya, Bapak-bapak. Yang sekarang muncul sebagai isu. Isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa," kata Mahfud.

Menurutnya, perkara Whoosh atau Pertamina merupakan isu lama yang baru meledak di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 


"Ya, karena dulu sudah diingatkan, tapi tidak mau juga," sambungnya.

Setelah menyinggung perkara yang tengah ramai diperbincangkan publik tersebut, Mahfud teringat pemikiran mendiang ekonom senior Rizal Ramli yang berbicara terkait demokrasi.

"Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memandang, pemikiran demokrasi mendiang Rizal Ramli benar-benar realistis.

"Mas Rizal sebut demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi," kata Mahfud.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya