Berita

Ledakan di kilang minyak dan petrokimia milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. (Foto: Istimewa)

Politik

DPR: Ledakan Kilang Tuban Bawa Pesan dari Mafia Migas

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Insiden ledakan di kilang minyak dan petrokimia milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa.

Begitu dikatakan Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mengomentari insiden yang terjadi pada Kamis 16 Oktober 2025, sekitar pukul 12.00 WIB. 

Yulian Gunhar menilai peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan industri biasa, melainkan memiliki pesan politik dan ekonomi yang serius terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


“Ini pesan keras kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo bahwa masih ada pihak-pihak yang ingin bernegosiasi, mereka yang selama ini kita kenal sebagai mafia migas,” ujar Yulian Gunhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat 17 Oktober 2025.

Menurut Gunhar, pola serangan berulang terhadap fasilitas energi strategis seperti kilang minyak dapat menimbulkan panic buying di masyarakat dan mengguncang stabilitas pasokan energi nasional.

“Ini cara lama mereka. Ketika kepentingan terganggu, mereka menebar ketakutan dan menciptakan kepanikan publik. Ini adalah bentuk tekanan terselubung,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyinggung adanya proses hukum yang sedang berjalan terhadap sejumlah figur terkait praktik mafia migas. 

Ia menilai, meski pemerintah telah menebang “pohon besar” para pemain lama, namun akar kekuatan di bawahnya masih kuat dan mencengkeram sistem.

Gunhar menegaskan, Komisi XII DPR siap mendukung penuh langkah pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas mafia migas dan mengembalikan kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Komisi XII berdiri di garis depan untuk memperjuangkan kedaulatan energi bangsa. Kita akan bersama Presiden Prabowo dalam perang melawan mafia migas,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya