Berita

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Respon Luhut, Bos Danantara Masih Kaji Opsi Pelunasan Utang Whoosh

JUMAT, 17 OKTOBER 2025 | 18:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh masih berlanjut. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi pembayaran kewajiban kepada Pemerintah China. 

Menurut Rosan, pihaknya masih memastikan penyelesaian utang tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar solusi sementara.

Hal tersebut disampaikan Rosan setelah pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa penyelesaian utang tersebut tinggal menunggu penerbitan keputusan presiden (keppres).


“Kita akan presentasikan (opsi pelunasan utang Whoosh) agar penyelesaiannya komprehensif. Bukan yang bisa menimbulkan potensi masalah lagi, enggak! Kita mau komprehensif,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

Pria yang juga menjabat sebagai CEO Danantara itu menyebut, hasil kajian akan dipaparkan tidak hanya kepada Luhut, melainkan juga kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Rosan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga komunikasi dengan Pemerintah China. Ia mengungkapkan akan berkoordinasi langsung dengan National Development and Reform Commission (NDRC) selaku otoritas terkait di Beijing.

“Jadi, tolong bersabar. Ini opsi kita sedang dikaji semua dan bukan hanya dari sisi finansial. Supaya ke depan ini berjalan dengan baik, dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini nanti berpengaruh pada pelayanan kereta api lainnya,” tambahnya.

Meski begitu, Rosan enggan merinci opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah. Ia hanya berharap kajian tersebut bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.

Sebelumnya, Luhut menyebut persoalan utang Whoosh hanya tinggal menunggu restrukturisasi dengan China Development Bank (CDB).

Namun proses penerbitan keppres itu, kata Luhut sempat tertunda akibat pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.

Luhut juga menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat tidak akan menggunakan dana APBN.

“Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (untuk bayar utang Whoosh),” tegasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya