Kemajuan China: Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik

KEMAJUAN ekonomi Tiongkok dalam empat dekade terakhir merupakan hasil dari kombinasi antara kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan stabilitas politik. Negara ini berhasil mengubah dirinya dari ekonomi tertutup yang miskin menjadi kekuatan industri terbesar dunia.

Semua itu bukan semata-mata karena modal asing, tetapi karena pemerintah Tiongkok memberikan predictability kepada para pelaku ekonomi, baik investor domestik maupun asing bahwa aturan main tidak akan berubah secara tiba-tiba.

Kepastian Hukum dan Konsistensi Kebijakan

Salah satu kunci utama keberhasilan Tiongkok adalah tidak pernah mencabut izin usaha atau kebijakan ekonomi yang sudah berjalan di era pemerintahan sebelumnya.

Setiap transisi kepemimpinan, dari Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping, tetap mempertahankan arah dasar pembangunan ekonomi: Reform and Opening Up (????).

Contoh konkretnya, Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones) seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen yang dibuka sejak era Deng Xiaoping tahun 1980 tetap dipertahankan bahkan diperluas hingga kini.

Perusahaan multinasional seperti Apple, Tesla, dan Volkswagen menikmati stabilitas izin dan dukungan infrastruktur yang konsisten. Tidak ada pembatalan proyek besar akibat pergantian pejabat atau tekanan politik sesaat.

Kebijakan perdagangan luar negeri dan kemudahan investasi terus diperbarui tanpa merusak komitmen hukum yang telah dibuat, sehingga kepercayaan investor tetap tinggi.

Investasi Mendorong Lapangan Kerja

Kepastian hukum menciptakan kepercayaan investor. Hasilnya, aliran investasi langsung (FDI) ke Tiongkok terus meningkat sejak 1990-an.

Beberapa data konkret: Shenzhen, yang dulunya desa nelayan, kini menjadi pusat teknologi dunia dengan perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan BYD.

Setiap investasi besar diikuti penciptaan jutaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur, logistik, dan layanan digital.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memfasilitasi perizinan cepat (one stop service), asalkan tidak melanggar regulasi nasional, hal ini mempercepat ekspansi industri kecil dan menengah.

Stabilitas Politik: Pelajaran dari Tiananmen

Peristiwa Tiananmen 1989 menjadi titik balik dalam politik Tiongkok. Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional lebih utama daripada kebebasan politik tanpa arah.

Keputusan keras itu, meski dikritik oleh dunia Barat justru menjadi dasar bagi ketertiban sosial dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Setelah kejadian tersebut, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap potensi kekacauan sosial tanpa menutup ruang aspirasi rakyat di tingkat lokal. Fokus negara beralih sepenuhnya pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi industri.

Hasilnya, lebih dari 800 juta rakyat Tiongkok keluar dari garis kemiskinan, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia.

Kesimpulan

Kisah Tiongkok menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi memerlukan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai fondasi. Negara tidak boleh mempermainkan izin investasi atau mengganti kebijakan ekonomi karena pergantian pejabat.

Dalam logika Filsafat Intelijen Negara, kepastian hukum adalah bagian dari stabilitas strategis nasional, sebab ekonomi yang stabil hanya tumbuh di atas pondasi kepercayaan, bukan ketakutan atau ketidakpastian.

A M Hendropriyono
Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan RI (1995-1998)