Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Minta Danantara Cicil Utang Whoosh Rp2 Triliun ke China

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta CEO Danantara, Rosan Roeslani untuk mencicil pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun setiap tahun hingga seluruh kewajiban dilunasi. Permintaan itu disampaikan Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) Danantara. 

Ia memperkirakan, bunga utang yang harus dibayar Danantara kepada China Development Bank (CDB) mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara potensi pendapatan operasional Whoosh hanya sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung pembayaran tersebut. Terutama dari dividen yang diterima dari berbagai BUMN, dan keuntungan Whoosh.

"Sudah saya sampaikan. Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp90 triliun-Rp80 triliun, Rp90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan untuk kereta cepat," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.


Ia menjelaskan, pemerintah juga akan meninjau kembali isi perjanjian antara Indonesia dan CDB untuk memastikan siapa yang berkewajiban membayar utang tersebut. 

“Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu,” tambahnya.

Rosan disebut masih akan mengkaji ulang mekanisme pembayaran utang tersebut sebelum disampaikan kembali ke Kementerian Keuangan. 

“Yang (utang) Whoosh mereka (Rosan) bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa (skema pembayaran utang Whoosh). Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak pakai APBN). Nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya.

“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka (CDB) gak ada masalah,” imbuhnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya