Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, menjadi salah satu isu politik yang menarik untuk dibahas.

Menurut Adi, sejak dilantik, Purbaya langsung menjadi sorotan publik lantaran sejumlah kebijakannya menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Sesaat setelah dilantik, Purbaya sempat mendapat kritik tajam lantaran sejumlah pernyataannya dinilai kontroversial. 


“Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Namun demikian, Adi mengakui bahwa tidak sedikit pula pihak yang memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Purbaya.

“Kehadiran Pak Purbaya sebagai menteri yang baru juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan kaleng-kaleng,” katanya.

Adi menyoroti dua hal yang membuat nama Purbaya mencuat di ruang publik. Pertama, perselisihan pendapatnya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, ketika Purbaya menyatakan bahwa APBN menanggung beban subsidi sekitar 70 persen untuk tabung LPG 3 kg.

“Tak lama setelah itu, Bahlil membantah pernyataan itu dan menyebut Pak Purbaya salah baca. Katanya, Purbaya butuh adaptasi sebagai menteri baru,” ucap Adi.

Kedua, Purbaya juga sempat mengumumkan rencana mengalihkan dana program MBG apabila tidak terserap maksimal. Padahal, menurut Adi, dana MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar.

“Purbaya mengatakan akan mengalihkan dana MBG kalau tidak terserap. Padahal, kita tahu dana MBG ini program prioritas pemerintah dan jumlahnya fantastis,” ujarnya.

Meski begitu, Adi menekankan bahwa perdebatan dan manuver politik semestinya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Terlepas dari pro dan kontra, yang paling diinginkan rakyat itu hasilnya, bukan kehebohannya. Bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya