Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, menjadi salah satu isu politik yang menarik untuk dibahas.

Menurut Adi, sejak dilantik, Purbaya langsung menjadi sorotan publik lantaran sejumlah kebijakannya menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Sesaat setelah dilantik, Purbaya sempat mendapat kritik tajam lantaran sejumlah pernyataannya dinilai kontroversial. 


“Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Namun demikian, Adi mengakui bahwa tidak sedikit pula pihak yang memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Purbaya.

“Kehadiran Pak Purbaya sebagai menteri yang baru juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan kaleng-kaleng,” katanya.

Adi menyoroti dua hal yang membuat nama Purbaya mencuat di ruang publik. Pertama, perselisihan pendapatnya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, ketika Purbaya menyatakan bahwa APBN menanggung beban subsidi sekitar 70 persen untuk tabung LPG 3 kg.

“Tak lama setelah itu, Bahlil membantah pernyataan itu dan menyebut Pak Purbaya salah baca. Katanya, Purbaya butuh adaptasi sebagai menteri baru,” ucap Adi.

Kedua, Purbaya juga sempat mengumumkan rencana mengalihkan dana program MBG apabila tidak terserap maksimal. Padahal, menurut Adi, dana MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar.

“Purbaya mengatakan akan mengalihkan dana MBG kalau tidak terserap. Padahal, kita tahu dana MBG ini program prioritas pemerintah dan jumlahnya fantastis,” ujarnya.

Meski begitu, Adi menekankan bahwa perdebatan dan manuver politik semestinya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Terlepas dari pro dan kontra, yang paling diinginkan rakyat itu hasilnya, bukan kehebohannya. Bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan,” tutupnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya