Berita

Menteri Keuangan, Purbaya Yudha Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Rakyat Butuh Dampak Nyata Bukan Manuver Menkeu Purbaya

KAMIS, 16 OKTOBER 2025 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudha Sadewa, menjadi salah satu isu politik yang menarik untuk dibahas.

Menurut Adi, sejak dilantik, Purbaya langsung menjadi sorotan publik lantaran sejumlah kebijakannya menimbulkan reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Sesaat setelah dilantik, Purbaya sempat mendapat kritik tajam lantaran sejumlah pernyataannya dinilai kontroversial. 


“Banyak yang meragukan kapasitas dan kompetensinya jika dibandingkan dengan Sri Mulyani,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Namun demikian, Adi mengakui bahwa tidak sedikit pula pihak yang memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Purbaya.

“Kehadiran Pak Purbaya sebagai menteri yang baru juga banyak diapresiasi. Manuver dan kebijakan beliau menunjukkan kualifikasi dan kapasitas yang tidak bisa dianggap remeh. Bukan kaleng-kaleng,” katanya.

Adi menyoroti dua hal yang membuat nama Purbaya mencuat di ruang publik. Pertama, perselisihan pendapatnya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, ketika Purbaya menyatakan bahwa APBN menanggung beban subsidi sekitar 70 persen untuk tabung LPG 3 kg.

“Tak lama setelah itu, Bahlil membantah pernyataan itu dan menyebut Pak Purbaya salah baca. Katanya, Purbaya butuh adaptasi sebagai menteri baru,” ucap Adi.

Kedua, Purbaya juga sempat mengumumkan rencana mengalihkan dana program MBG apabila tidak terserap maksimal. Padahal, menurut Adi, dana MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar.

“Purbaya mengatakan akan mengalihkan dana MBG kalau tidak terserap. Padahal, kita tahu dana MBG ini program prioritas pemerintah dan jumlahnya fantastis,” ujarnya.

Meski begitu, Adi menekankan bahwa perdebatan dan manuver politik semestinya tidak menjadi fokus utama. Yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Terlepas dari pro dan kontra, yang paling diinginkan rakyat itu hasilnya, bukan kehebohannya. Bukan lagi soal manuver, tapi manfaatnya secara signifikan,” tutupnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya