Tolak Politik Dinasti di Bengkalis

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyoroti fenomena dinasti politik di Kabupaten Bengkalis, Riau. Mulai dari jabatan Bupati, pimpinan DPRD Bengkalis hingga pimpinan parpol diduduki satu keluarga.

Ulama asal Malang Raya tersebut meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk satu keluarga menduduki kursi eksekutif dan legislatif di suatu wilayah. Politik dinasti di daerah sangat rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami minta Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tidak menunjuk pimpinan DPRD menjadi ketua DPC PDIP Bengkalis,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu 15 Oktober 2025 

Habib Syakur mengingatkan mimpi buruk demokrasi telah terjadi di Kabupaten Bengkalis dimana suasana pemerintahan eksekutif dan legislatif hingga partai politik dipenuhi dengan nuansa kekeluargaan.

“Mulai dari Bupati dan pimpinan DPRD dan parpol diisi oleh para anggota keluarga, istri, anak, paman, dan saudara,” kata Habib Syakur.

Menurutnya mimpi buruk demokrasi dari politik dinasti keluarga nyata terjadi dimana anak ke dua dari Bupati Bengkalis telah ditetapkan sebagai ketua DPD Partai Nasdem Bengkalis dan adik dari Bupati Bengkalis saat ini sebagai anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat sebentar lagi juga akan menjadi Ketua DPC Demokrat Bengkalis.

“Bisa dibayangkan uang rakyat dalam APBD Kabupaten Bengkalis yang jumlahnya triliunan setiap tahunnya dikelola oleh keluarga, tentunya ini menjadi keprihatinan masyarakat Bengkalis,” pungkas Habib Syakur.