Kasatgas JPU KPK, Greafik Loserte. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan menetapkan PT Insight Investments Management (IIM) sebagai tersangka korporasi dalam kegiatan investasi PT Taspen (Persero).
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Greafik Loserte mengatakan PT IIM merupakan salah satu pihak yang belum mengembalikan hasil tindak pidana korupsi kepada KPK.
"Kita pandang dia terlibat. Kenapa? Karena Rp44 miliar itu adalah merupakan management fee yang diperoleh dari hasil tindak pidana," kata Greafik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.
Oleh karena itu, lanjut dia, tim JPU KPK meyakini bahwa PT IIM sebagai subjek hukum korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penggeledahan di 2 tempat di Cibinong dan Depok pada Senin, 23 Juni 2025. Dua tempat itu merupakan rumah salah satu kuasa hukum, dan kantor yang terkait dengan PT Insight Investments Management (IIM). Dari sana, tim penyidik mengamankan berbagai dokumen.
Sebelumnya pada Jumat, 20 Juni 2025, tim penyidik juga telah menggeledah kantor PT IIM di Jakarta Selatan. Dari sana, tim penyidik mengamankan dokumen terkait catatan keuangan, transaksi efek, daftar aset, barang bukti elektronik (BBE), serta 2 unit kendaraan roda empat.
Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi terkait kegiatan investasi menyimpang di PT Taspen yang dikelola PT IIM sebagai Manajer Investasi.
Dalam penyidikannya, penyidik menemukan fakta-fakta keterlibatan beberapa pihak termasuk korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sehingga kemudian dibuka penyidikan baru untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada PT IIM sebagai tersangka korporasi.
Sebelumnya pada Senin, 6 Oktober 2025, Antonius NS Kosasih selaku Direktur Utama (Dirut) PT Taspen divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan.
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menjatuhi hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp29 miliar, valas sebesar USD 127.057 dolar AS, 283.002 dolar Singapura, 10 ribu Euro, 1.470 Baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 Yen Jepang, 500 dolar Hongkong, 1.262.000 Won Korea Selatan, dan Rp2.877.000 subsider 3 tahun kurungan.
Sedangkan Ekiawan Heri Primaryanto selaku Dirut PT IIM divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 253.664 dolar AS subsider 2 tahun kurungan.
Majelis Hakim juga memerintahkan atas penyitaan unit penyertaan reksadana dengan sejumlah 996.694.959.5143 unit penyertaan, dirampas untuk negara dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara.
Untuk perkara Kosasih belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht karena Kosasih mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sedangkan perkara Ekiawan sudah inkracht.
