Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: YouTube Mahfud MD Official)

Politik

Whoosh Ancam Masa Depan Kedaulatan Bangsa

RABU, 15 OKTOBER 2025 | 02:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang ngotot tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Whoosh mengancam masa depan kedaulatan bangsa. Utang Whoosh sangat besar dan sangat aneh, merupakan B to B tapi sekarang utangnya bertambah terus," kata Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Oktober 2025.

Menurut Mahfud, utang Whoosh terus menggunung. Setiap tahun untuk membayar bunga utang sudah tembus Rp2 triliun per tahun.


"Sementara penjualan tiket maksimal Rp1,5 triliun per tahun," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dengan realitas tersebut maka negara dipaksa untuk menomboki terus.

"Kalau normal, pelunasan utang bisa 70-80 tahun," kata Mahfud. 

Sebagai informasi, Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari total biaya investasi itu 7,2 miliar dolar AS itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya