Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: YouTube Mahfud MD Official)

Politik

Whoosh Ancam Masa Depan Kedaulatan Bangsa

RABU, 15 OKTOBER 2025 | 02:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang ngotot tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

"Whoosh mengancam masa depan kedaulatan bangsa. Utang Whoosh sangat besar dan sangat aneh, merupakan B to B tapi sekarang utangnya bertambah terus," kata Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Oktober 2025.

Menurut Mahfud, utang Whoosh terus menggunung. Setiap tahun untuk membayar bunga utang sudah tembus Rp2 triliun per tahun.


"Sementara penjualan tiket maksimal Rp1,5 triliun per tahun," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dengan realitas tersebut maka negara dipaksa untuk menomboki terus.

"Kalau normal, pelunasan utang bisa 70-80 tahun," kata Mahfud. 

Sebagai informasi, Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari total biaya investasi itu 7,2 miliar dolar AS itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya