Berita

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ra Huda: Permintaan Maaf Trans7 Tak Cukup Obati Kekecewaan Kiai dan Santri

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta pesantren, disayangkan sejumlah kalangan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda salah satunya, yang mengaku prihatin dan menilai kejadian itu sebagai penistaan terhadap sistem pendidikan pesantren yang tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Penayangan itu jelas sangat merugikan dan menyakiti bagi para kiai, santri, serta para masyarakat luas," kata Ra Huda sapaan karibnya kepada wartawan, Selasa 14 Oktober 2025.


Karena itu, Ra Huda mendorong adanya proses hukum yang dijatuhkan kepada tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 sehingga ada efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Kami mendorong proses. Karena permintaan maaf tak cukup untuk mengobati kekecewaan kiai dan santri," katanya.

Pengurus PW GP Ansor Jatim itu juga mendorong Komisi I DPR RI memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meninjau ulang seluruh penyiaran Trans7.

"Kami juga mendorong agar Komisi I DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap KPI, untuk meninjau ulang seluruh tayangan atau penyiaran Trans7," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam program Xpose Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potong video seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Menjadi pandangan tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. 

Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya