Berita

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ra Huda: Permintaan Maaf Trans7 Tak Cukup Obati Kekecewaan Kiai dan Santri

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta pesantren, disayangkan sejumlah kalangan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda salah satunya, yang mengaku prihatin dan menilai kejadian itu sebagai penistaan terhadap sistem pendidikan pesantren yang tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Penayangan itu jelas sangat merugikan dan menyakiti bagi para kiai, santri, serta para masyarakat luas," kata Ra Huda sapaan karibnya kepada wartawan, Selasa 14 Oktober 2025.


Karena itu, Ra Huda mendorong adanya proses hukum yang dijatuhkan kepada tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 sehingga ada efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Kami mendorong proses. Karena permintaan maaf tak cukup untuk mengobati kekecewaan kiai dan santri," katanya.

Pengurus PW GP Ansor Jatim itu juga mendorong Komisi I DPR RI memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meninjau ulang seluruh penyiaran Trans7.

"Kami juga mendorong agar Komisi I DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap KPI, untuk meninjau ulang seluruh tayangan atau penyiaran Trans7," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam program Xpose Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potong video seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Menjadi pandangan tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. 

Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya