Berita

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ra Huda: Permintaan Maaf Trans7 Tak Cukup Obati Kekecewaan Kiai dan Santri

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta pesantren, disayangkan sejumlah kalangan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda salah satunya, yang mengaku prihatin dan menilai kejadian itu sebagai penistaan terhadap sistem pendidikan pesantren yang tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Penayangan itu jelas sangat merugikan dan menyakiti bagi para kiai, santri, serta para masyarakat luas," kata Ra Huda sapaan karibnya kepada wartawan, Selasa 14 Oktober 2025.


Karena itu, Ra Huda mendorong adanya proses hukum yang dijatuhkan kepada tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 sehingga ada efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Kami mendorong proses. Karena permintaan maaf tak cukup untuk mengobati kekecewaan kiai dan santri," katanya.

Pengurus PW GP Ansor Jatim itu juga mendorong Komisi I DPR RI memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meninjau ulang seluruh penyiaran Trans7.

"Kami juga mendorong agar Komisi I DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap KPI, untuk meninjau ulang seluruh tayangan atau penyiaran Trans7," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam program Xpose Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potong video seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Menjadi pandangan tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. 

Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya