Berita

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Ra Huda: Permintaan Maaf Trans7 Tak Cukup Obati Kekecewaan Kiai dan Santri

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 16:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan dan merendahkan martabat kiai serta pesantren, disayangkan sejumlah kalangan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PPP-PSI Nurul Huda salah satunya, yang mengaku prihatin dan menilai kejadian itu sebagai penistaan terhadap sistem pendidikan pesantren yang tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka.

"Penayangan itu jelas sangat merugikan dan menyakiti bagi para kiai, santri, serta para masyarakat luas," kata Ra Huda sapaan karibnya kepada wartawan, Selasa 14 Oktober 2025.


Karena itu, Ra Huda mendorong adanya proses hukum yang dijatuhkan kepada tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 sehingga ada efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

"Kami mendorong proses. Karena permintaan maaf tak cukup untuk mengobati kekecewaan kiai dan santri," katanya.

Pengurus PW GP Ansor Jatim itu juga mendorong Komisi I DPR RI memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan meninjau ulang seluruh penyiaran Trans7.

"Kami juga mendorong agar Komisi I DPR RI segera melakukan pemanggilan terhadap KPI, untuk meninjau ulang seluruh tayangan atau penyiaran Trans7," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam program Xpose Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potong video seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Menjadi pandangan tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. 

Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya