Berita

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin. (Foto: Humas PKB)

Politik

Trans7 Didesak Segera Sowan ke Ponpes Lirboyo

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, mendukung penuh langkah alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang mendatangi kantor Trans7 sebagai bentuk protes atas tayangan Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan martabat pesantren dan mencederai kehormatan KH. Anwar Manshur, pengasuh Ponpes Lirboyo.

Namun demikian, Cak Udin juga mendesak redaksi Trans7 untuk segera sowan langsung kepada KH. Anwar Manshur di Lirboyo, Kediri, guna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tulus.

"Ya sikap teman-teman alumni santri Lirboyo (sambangi kantor Trans7) sudah tepat, tapi jauh lebih tepat Trans7 yang ke Lirboyo. Mintalah maaf kepada Romo Kiai Anwar Mashur, karena bagaimanapun beliau tokoh panutan kami, para santri, dan bangsa Indonesia," kata Cak Udin di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.


Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adab dan etika yang menjadi landasan kehidupan bangsa, terlebih dalam konteks hubungan antara media dan masyarakat pesantren.

“Trans7 menjadi bukti bahwa setiap tayangan media harus dilengkapi dengan adab dan etika. Keduanya bukan hanya berlaku bagi santri, tapi juga bagi jurnalis dan siapapun yang mengemban tanggung jawab di ruang publik,” tegas Cak Udin.

Ia menilai, apa yang dilakukan Trans7 bukan hanya menciderai Lirboyo sebagai salah satu pesantren besar di Indonesia, tetapi juga menyayat hati seluruh santri, masyayikh, dan umat Islam di Tanah Air, bahkan dunia.

Pesantren, kata Cak Udin, adalah institusi yang membentuk karakter, moral, dan kecerdasan bangsa. Maka setiap upaya memframing pesantren secara negatif sama saja dengan merusak nilai-nilai kebangsaan itu sendiri.

Lebih lanjut, Cak Udin menegaskan bahwa tuduhan adanya “perbudakan” atau “eksploitasi” di lingkungan pesantren adalah fitnah dan bentuk ketidaktahuan terhadap tradisi pendidikan Islam.

“Tidak ada yang namanya perbudakan di pondok pesantren. Tidak ada yang namanya eksploitasi di ponpes. Semua itu adalah bagian dari pendidikan akhlakul karimah yang menjunjung tinggi adab dan etika,” jelasnya.

Cak Udin menekankan, di pesantren, santri dilatih untuk menghormati guru, disiplin, dan berkhidmat sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Semua itu tidak bisa disamakan dengan praktik perbudakan atau eksploitasi.

Dia mengingatkan seluruh insan media untuk menjadikan kasus ini sebagai refleksi bersama. Kebebasan pers, kata dia, harus selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan kesadaran budaya.

“Pers boleh bebas, tapi tidak boleh liar. Kebebasan tanpa adab hanya akan melahirkan kekacauan. Karena itu, mari kita jaga kehormatan profesi jurnalis dengan menempatkan etika dan akal sehat di atas segala kepentingan sensasi,” pungkasnya. 

Kontroversi ini bermula dari cuplikan tayangan program Xpose Trans7 yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada juga potongan video seorang kiai yang sedang turun dari mobil. Yang dinilai tidak pantas yakni narasi suara dari video yang menyebut bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. 

Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri. Cuplikan tayangan itu langsung mendapat reaksi keras. Para netizen pun menyerukan boikot kepada Trans7.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya