Berita

Ilustrasi (Foto: Nikkei)

Tekno

Wingtech Siap Ambil Langkah Hukum atas Intervensi Pemerintah Belanda

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 13:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan semikonduktor raksasa asal China, Wingtech Technology, menyatakan siap menempuh jalur hukum setelah pemerintah Belanda secara resmi mengintervensi operasional anak perusahaannya, Nexperia. 

Intervensi Belanda ini muncul karena kekhawatiran adanya potensi transfer teknologi sensitif dari Nexperia ke perusahaan induknya di China. Nexperia sendiri merupakan pemain kunci yang memproduksi chip penting bagi industri otomotif dan elektronik global.

Dalam keterangan resminya, Wingtech mengakui bahwa perintah dan keputusan pengadilan Belanda membatasi sementara kendali mereka atas Nexperia. Pembatasan ini tentu memengaruhi proses pengambilan keputusan dan efisiensi operasional harian perusahaan. Menanggapi hal ini, Wingtech tidak tinggal diam. 


"Perusahaan saat ini tengah berkonsultasi dengan firma hukum internasional untuk mencari solusi dan strategi hukum terbaik. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan serta para pemegang saham,” tegas Wingtech,  dikutip dari Reuters, Senin, 13 Oktober 2025.

Perusahaan itu juga menyebut tengah bekerja sama dengan pemerintah China dan instansi terkait untuk mencari dukungan menghadapi kebijakan Belanda tersebut.

Pemerintah Belanda mengumumkan intervensi ini pada Minggu 12 Oktober 2025 dengan alasan ditemukan "kekurangan administratif" dalam perusahaan. Melalui intervensi ini, Kementerian Ekonomi Belanda kini berhak membatalkan atau memblokir keputusan Nexperia yang dinilai berisiko, meskipun kegiatan produksi tetap berjalan seperti biasa. 
 Langkah keras Belanda ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump memperluas sanksi terhadap Wingtech dan anak perusahaannya bulan lalu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya