Berita

Ilustrasi (Foto: Nikkei)

Tekno

Wingtech Siap Ambil Langkah Hukum atas Intervensi Pemerintah Belanda

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 13:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan semikonduktor raksasa asal China, Wingtech Technology, menyatakan siap menempuh jalur hukum setelah pemerintah Belanda secara resmi mengintervensi operasional anak perusahaannya, Nexperia. 

Intervensi Belanda ini muncul karena kekhawatiran adanya potensi transfer teknologi sensitif dari Nexperia ke perusahaan induknya di China. Nexperia sendiri merupakan pemain kunci yang memproduksi chip penting bagi industri otomotif dan elektronik global.

Dalam keterangan resminya, Wingtech mengakui bahwa perintah dan keputusan pengadilan Belanda membatasi sementara kendali mereka atas Nexperia. Pembatasan ini tentu memengaruhi proses pengambilan keputusan dan efisiensi operasional harian perusahaan. Menanggapi hal ini, Wingtech tidak tinggal diam. 


"Perusahaan saat ini tengah berkonsultasi dengan firma hukum internasional untuk mencari solusi dan strategi hukum terbaik. Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan serta para pemegang saham,” tegas Wingtech,  dikutip dari Reuters, Senin, 13 Oktober 2025.

Perusahaan itu juga menyebut tengah bekerja sama dengan pemerintah China dan instansi terkait untuk mencari dukungan menghadapi kebijakan Belanda tersebut.

Pemerintah Belanda mengumumkan intervensi ini pada Minggu 12 Oktober 2025 dengan alasan ditemukan "kekurangan administratif" dalam perusahaan. Melalui intervensi ini, Kementerian Ekonomi Belanda kini berhak membatalkan atau memblokir keputusan Nexperia yang dinilai berisiko, meskipun kegiatan produksi tetap berjalan seperti biasa. 
 Langkah keras Belanda ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump memperluas sanksi terhadap Wingtech dan anak perusahaannya bulan lalu.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya