Berita

Tersangka Bintang Perbowo (kanan) dan tersangka M Rizal Sutjipto (kiri) (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

KPK Ungkap Niat Jahat Korupsi Lahan JTTS Direncanakan Bintang Perbowo Sejak Jadi Dirut Wika

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 09:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami bahwa niat jahat dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada periode 2018-2020 sudah direncanakan oleh tersangka Bintang Perbowo (BP) saat masih menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Wika). 

Hal ini terungkap saat penyidik memeriksa empat saksi pada Senin 13 Oktober 2025, termasuk mantan pegawai Wika, Neneng Rahmawati, yang didalami terkait perencanaan jual-beli lahan sejak BP masih di PT Wika.

Keempat saksi yang telah diperiksa, yakni Andi Heriansyah selaku karyawan swasta, Achmad Yahya selaku pensiunan, Neneng Rahmawati selaku mantan pegawai Wika, dan Subehi Anwar selaku staf satuan pengawas intern PT Hutama Karya (HK). Untuk saksi Andi Heriansyah dan Achmad Yahya kata Budi, tim penyidik mendalami terkait proses penjualan tanah ke tersangka korporasi.


"Saksi 3 (Neneng Rahmawati) didalami terkait dugaan para tersangka sudah merencanakan jual-beli tanah sejak tersangka BP masih di PT Wika," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, seperti dikutip RMOL, Selasa, 14 Oktober 2025.

Dalam perkara yang merugikan keuangan negara mencapai Rp205,14 miliar ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap Bintang Perbowo (saat menjabat Dirut PT Hutama Karya/HK) dan M Rizal Sutjipto (RS), Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK. 

Lima hari setelah diangkat menjadi Dirut PT HK pada April 2018, Bintang langsung merencanakan pembelian lahan di sekitar JTTS. Ia memperkenalkan temannya, Iskandar Zulkarnaen (IZ), pemilik PT Sanitarindo Tangsel Jaya (PT STJ), dan memintanya membuat penawaran lahan serta memperluas lahan yang akan dibeli PT HK. Bintang kemudian memerintahkan Rizal (Ketua Tim Pengadaan Lahan) untuk segera membeli tanah tersebut.

Pada September 2018, PT HK melakukan pembayaran tahap I sekitar Rp24,6 miliar. KPK menemukan banyak penyimpangan, di antaranya; pengadaan lahan 'tidak direncanakan' dalam RKAP 2018, dokumen risalah rapat direksi dibuat backdate (tanggal mundur) dan rapatnya fiktif, kemudian PT HK tidak punya SOPpengadaan lahan dan tidak menunjuk KJPP untuk valuasi.

Hingga 2020, total pembayaran lahan di Bakauheni dan Kalianda kepada PT STJ mencapai Rp205,14 miliar, namun PT HK tidak dapat menguasai dan memiliki lahan tersebut. Sebagai tindak lanjut, penyidik KPK telah menyita 122 bidang tanah objek pengadaan, 13 bidang tanah milik Iskandar/PT STJ, dan 1 unit apartemen. (Catatan: Penyidikan terhadap Iskandar Zulkarnaen dihentikan karena meninggal dunia).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya