DPRD Setuju Pemangkasan Anggaran Transportasi di Jakarta

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah efisiensi anggaran asal tidak menurunkan kualitas layanan publik, terutama sektor transportasi. 

“Efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman seperti dilansir Selasa 14 Oktober 2025.

Menurut Ade, pemangkasan anggaran merupakan bagian dari kebijakan efisiensi. Namun secara prinsip, pelayanan publik harus tetap maksimal. Ia menilai masyarakat Jakarta masih sangat bergantung pada moda transportasi massal, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.

Pada 2023, subsidi public service obligation (PSO) untuk Transjakarta sempat dipangkas sebesar Rp336 miliar dari usulan awal Rp3,9 triliun. Meski demikian, operasional layanan tetap berjalan normal tanpa pengurangan rute maupun frekuensi perjalanan.

Memasuki 2024, Transjakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi Rp9.831 per penumpang, sekaligus meningkatkan jumlah armada menjadi 4.388 unit. Armada tersebut kini melayani 235 rute di seluruh wilayah Jakarta.

Pendapatan nontiket (nonfarebox) Transjakarta juga meningkat signifikan, mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya. Capaian itu, kata Ade, membuktikan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

“Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” tutup Ade.