Berita

Diskusi peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demokrasi Makin Baik di Era Presiden Prabowo

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 01:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perbaikan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin baik.

Hal itu disampaikan pengamat politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, dalam acara peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 13 Oktober 2025.

"Kalau kita ukur dari lembaga riset dunia, di masa pemerintahan Pak Prabowo kita bangun demokrasi yang sehat," ujar Ujang.


Ujang mengklaim, selama delapan tahun berkecimpung sebagai pengamat politik, dirinya membangun konstruksi yang objektif mengkritisi pemerintah. Tetapi kenyataan saat ini, menurutnya, suara kritis agak berkurang karena perubahan politik.

"Kita lihat kebebasan berpendapat kita seberapa besar. Apakah dilarang? Kan tidak," kata Ujang.

Keyakinan Ujang tersebut diperkuat dengan pengalamannya saat masih menjabat Staf President Communication Officer (PCO) Presiden Prabowo. Seperti saat dia menerima secara langsung keluhan dari kelompok masyarakat sipil mengenai massa aksi tragedi Agustus 2025 kemarin yang masih ditahan.

"Temannya Delpedro Marhaen komplain ke saya kenapa katanya ditangkap. Saya bilang, Pak Presiden menjaga demokrasi agar tetap sehat," kata Ujang.

"Aktivis itu ketika demokrasi harus berani mempertanggungjawabkan antara apa yang dilakukannya. Yang polisi lakukan sudah objektif, melihat SOP terkait dengan persoalan itu," sambung Ujang.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya