Berita

Diskusi peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demokrasi Makin Baik di Era Presiden Prabowo

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 01:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perbaikan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin baik.

Hal itu disampaikan pengamat politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, dalam acara peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 13 Oktober 2025.

"Kalau kita ukur dari lembaga riset dunia, di masa pemerintahan Pak Prabowo kita bangun demokrasi yang sehat," ujar Ujang.


Ujang mengklaim, selama delapan tahun berkecimpung sebagai pengamat politik, dirinya membangun konstruksi yang objektif mengkritisi pemerintah. Tetapi kenyataan saat ini, menurutnya, suara kritis agak berkurang karena perubahan politik.

"Kita lihat kebebasan berpendapat kita seberapa besar. Apakah dilarang? Kan tidak," kata Ujang.

Keyakinan Ujang tersebut diperkuat dengan pengalamannya saat masih menjabat Staf President Communication Officer (PCO) Presiden Prabowo. Seperti saat dia menerima secara langsung keluhan dari kelompok masyarakat sipil mengenai massa aksi tragedi Agustus 2025 kemarin yang masih ditahan.

"Temannya Delpedro Marhaen komplain ke saya kenapa katanya ditangkap. Saya bilang, Pak Presiden menjaga demokrasi agar tetap sehat," kata Ujang.

"Aktivis itu ketika demokrasi harus berani mempertanggungjawabkan antara apa yang dilakukannya. Yang polisi lakukan sudah objektif, melihat SOP terkait dengan persoalan itu," sambung Ujang.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya