Berita

Diskusi peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demokrasi Makin Baik di Era Presiden Prabowo

SELASA, 14 OKTOBER 2025 | 01:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perbaikan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin baik.

Hal itu disampaikan pengamat politik Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, dalam acara peringatan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh 9 kelompok relawan, di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 13 Oktober 2025.

"Kalau kita ukur dari lembaga riset dunia, di masa pemerintahan Pak Prabowo kita bangun demokrasi yang sehat," ujar Ujang.


Ujang mengklaim, selama delapan tahun berkecimpung sebagai pengamat politik, dirinya membangun konstruksi yang objektif mengkritisi pemerintah. Tetapi kenyataan saat ini, menurutnya, suara kritis agak berkurang karena perubahan politik.

"Kita lihat kebebasan berpendapat kita seberapa besar. Apakah dilarang? Kan tidak," kata Ujang.

Keyakinan Ujang tersebut diperkuat dengan pengalamannya saat masih menjabat Staf President Communication Officer (PCO) Presiden Prabowo. Seperti saat dia menerima secara langsung keluhan dari kelompok masyarakat sipil mengenai massa aksi tragedi Agustus 2025 kemarin yang masih ditahan.

"Temannya Delpedro Marhaen komplain ke saya kenapa katanya ditangkap. Saya bilang, Pak Presiden menjaga demokrasi agar tetap sehat," kata Ujang.

"Aktivis itu ketika demokrasi harus berani mempertanggungjawabkan antara apa yang dilakukannya. Yang polisi lakukan sudah objektif, melihat SOP terkait dengan persoalan itu," sambung Ujang.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya