Prabowo Tegaskan Peran Indonesia Sebagai Penjaga Perdamaian

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir merupakan langkah bersejarah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa pencinta damai dan penjaga tatanan dunia yang berkeadilan.

"DPR RI, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri, menyambut positif peran aktif Presiden dalam mendorong tercapainya perjanjian penghentian perang di Gaza," kata Amelia dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Oktober 2025.

Menurut Amelia, langkah diplomatik itu memperlihatkan bahwa Indonesia tidak sekadar hadir secara moral, tetapi juga siap memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Diharapkan hasil KTT itu dapat benar-benar memuaskan semua pihak, tidak berat sebelah, dan menjadi momentum awal bagi terwujudnya keadilan substantif bagi rakyat Palestina. 

"Perdamaian yang sejati hanya dapat bertahan apabila disertai dengan penerapan prinsip transitional justice yang komprehensif," tandasnya.

Menurut PBB, lanjut Amelia, terdapat empat pilar utama transitional justice yakni, kebenaran (truth), keadilan (justice), reparasi (reparation), dan jaminan ketidakberulangan (guarantees of non-recurrence). 

"Keempat pilar ini harus menjadi dasar dalam setiap proses perdamaian agar tidak sekadar menghentikan konflik, tetapi juga memulihkan martabat korban, menegakkan akuntabilitas, dan mencegah kekerasan serupa terjadi kembali," ujarnya.

Lebih lanjut Amelia menekankan, Indonesia dengan sejarah panjang diplomasi bebas-aktif dan solidaritasnya terhadap Palestina, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal proses ini agar tidak berhenti pada simbolisasi politik semata. 

"Perdamaian sejati adalah ketika hak rakyat Palestina atas tanah, martabat, dan masa depannya diakui sepenuhnya oleh dunia internasional," tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan diplomasi konstruktif dalam kerangka PBB.

"Serta memastikan bahwa misi penjaga perdamaian Indonesia nantinya dijalankan dengan semangat kemanusiaan universal dan prinsip keadilan transisional tersebut," pungkas Amelia.