Berita

Pembersihan bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: Humas BNPB)

Politik

Legislator PAN Setuju Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Pendidikan, Tapi….

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 12:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di sektor pendidikan untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyambut baik rencana tersebut. Sebab, Ponpes juga merupakan lembaga pendidikan. Namun demikian, Eddy menyebut bahwa besaran anggarannya harus dihitung secara matang. 

“Saya kira besar anggaran tentu adalah merupakan hal yang perlu kita bahas secara lebih detail, tetapi bahwa adanya politik anggaran untuk dialokasikan dalam rangka pendidikan termasuk dalam ponpes, kami setuju sekali,” kata Eddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.


Menurut Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN ini, penyebab ambruknya Ponpes Al Khoziny memang perlu dikaji secara komprehensif melibatkan stakeholder terkait. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. 

“Sehingga kemudian ke depannya anggaran yang akan dipergunakan untuk pembangunan ponpes dimanapun di seluruh Indonesia tentu bisa kemudian dipertanggungjawabkan dengan tingkat akutabilitas yang tinggi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan duit APBN. Ia menjelaskan, meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun karena insiden ini bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.

“Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya