Berita

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Berkaca dari Kasus Amar Zoni

DPR Desak Peredaran Narkoba di Lapas Dibongkar

SENIN, 13 OKTOBER 2025 | 09:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi XIII DPR RI mendesak agar dilakukan reformasi total dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Hal itu menyusul adanya peredaran narkoba yang menjerat terpidana artis Amar Zoni di dalam Lapas. 

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan bahwa kejadian tersebut mengindikasikan adanya persoalan sistemik di lapas yang perlu dibenahi secara menyeluruh.

“Kasus ini bisa jadi puncak gunung es dari praktik peredaran narkoba di dalam lapas. Artinya, bisa jadi masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ini sangat memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan kita,” tegas Yanuar kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.


Praktik-praktik jaringan narkoba yang melibatkan narapidana, oknum petugas, maupun pihak luar harus diberantas secara tuntas dan tanpa pandang bulu dalam penegakan hukumnya. Legislator PKS ini menekankan jangan hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringannya, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat. 

"Tidak ada kompromi bagi pengkhianat negara yang justru memfasilitasi kejahatan dari balik jeruji,” tegasnya. 

Ia pun mendorong reformasi total lembaga pemasyarakatan yang mencakup sistem manajemen, pengawasan, integritas petugas, hingga pembinaan warga binaan. Serta melakukan audit sistem keamanan di seluruh lapas di Indonesia, termasuk penggunaan teknologi pemantauan yang lebih modern.

“Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan di semua lapas. Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik ilegal di balik tembok penjara. Gunakan teknologi, tingkatkan integritas, dan tegakkan aturan tanpa kompromi,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya