Sudah Benar Prabowo Tidak Talangi Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

Langkah pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi dianggap sebagai keputusan yang tepat dan patut diapresiasi.

"Keputusan Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi," kata Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

Menurut Hasanuddin, sikap pemerintah tersebut menunjukkan ketegasan negara dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business atau B to B, sehingga tidak menjadi beban fiskal pemerintah atau resiko negara.

"Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara," terang Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan, reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil apabila semangat dasarnya adalah "BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN".

Untuk itu, BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya.

Karena kata Hasanuddin, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN akan menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.

"Hemat kami, dalam masa transisi ini, penegak hukum harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penindakan dari upaya mencari untung dari BUMN atau menyebabkan BUMN merugi karena tindakan curang. Dalam hal ini KPK dapat turun secara aktif, diminta ataupun tidak karena merupakan jurisdiksinya, apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikapnya agar BUMN diawasi," pungkas Hasanuddin.