Berita

María Corina Machado (Foto: La Monde)

Dunia

IKD: Nobel Perdamaian untuk Machado Sarat Kepentingan Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada oposisi Venezuela María Corina Machado.

IKD menilai keputusan itu sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.

“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin jelas terlihat dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” kata Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, dalam pernyataan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025.


Menurut IKD, pemberian penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan semangat perdamaian. Machado dikenal mendukung sanksi dan tekanan dari negara asing terhadap Venezuela, yang berdampak langsung pada penderitaan jutaan rakyat. 

“(Keputusan) tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di Amerika Latin,” lanjut Amirul.

IKD menilai Venezuela selama ini menjadi simbol kemandirian dan keadilan sosial bagi negara-negara selatan dunia (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun kerja sama internasional yang setara dan tidak tunduk pada tekanan luar.

Karena itu, IKD memandang Nobel Perdamaian 2025 bukan sebagai penghargaan untuk perdamaian, melainkan provokasi politik. 

“Penghargaan Nobel ini bukan sebagai pengakuan atas perdamaian, tetapi sebagai provokasi politik, suatu upaya untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi Venezuela dan menutupi kebijakan-kebijakan koersif yang telah mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat di seluruh dunia berkembang,” tegas Amirul.

IKD juga menekankan bahwa tokoh perdamaian sejati adalah mereka yang menolak blokade ekonomi, menghormati prinsip tidak campur tangan, serta mendukung dialog dan kerja sama antarnegara secara setara.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya