Berita

María Corina Machado (Foto: La Monde)

Dunia

IKD: Nobel Perdamaian untuk Machado Sarat Kepentingan Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada oposisi Venezuela María Corina Machado.

IKD menilai keputusan itu sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.

“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin jelas terlihat dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” kata Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, dalam pernyataan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025.


Menurut IKD, pemberian penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan semangat perdamaian. Machado dikenal mendukung sanksi dan tekanan dari negara asing terhadap Venezuela, yang berdampak langsung pada penderitaan jutaan rakyat. 

“(Keputusan) tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di Amerika Latin,” lanjut Amirul.

IKD menilai Venezuela selama ini menjadi simbol kemandirian dan keadilan sosial bagi negara-negara selatan dunia (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun kerja sama internasional yang setara dan tidak tunduk pada tekanan luar.

Karena itu, IKD memandang Nobel Perdamaian 2025 bukan sebagai penghargaan untuk perdamaian, melainkan provokasi politik. 

“Penghargaan Nobel ini bukan sebagai pengakuan atas perdamaian, tetapi sebagai provokasi politik, suatu upaya untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi Venezuela dan menutupi kebijakan-kebijakan koersif yang telah mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat di seluruh dunia berkembang,” tegas Amirul.

IKD juga menekankan bahwa tokoh perdamaian sejati adalah mereka yang menolak blokade ekonomi, menghormati prinsip tidak campur tangan, serta mendukung dialog dan kerja sama antarnegara secara setara.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya