Berita

María Corina Machado (Foto: La Monde)

Dunia

IKD: Nobel Perdamaian untuk Machado Sarat Kepentingan Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada oposisi Venezuela María Corina Machado.

IKD menilai keputusan itu sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.

“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin jelas terlihat dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” kata Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, dalam pernyataan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025.


Menurut IKD, pemberian penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan semangat perdamaian. Machado dikenal mendukung sanksi dan tekanan dari negara asing terhadap Venezuela, yang berdampak langsung pada penderitaan jutaan rakyat. 

“(Keputusan) tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di Amerika Latin,” lanjut Amirul.

IKD menilai Venezuela selama ini menjadi simbol kemandirian dan keadilan sosial bagi negara-negara selatan dunia (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun kerja sama internasional yang setara dan tidak tunduk pada tekanan luar.

Karena itu, IKD memandang Nobel Perdamaian 2025 bukan sebagai penghargaan untuk perdamaian, melainkan provokasi politik. 

“Penghargaan Nobel ini bukan sebagai pengakuan atas perdamaian, tetapi sebagai provokasi politik, suatu upaya untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi Venezuela dan menutupi kebijakan-kebijakan koersif yang telah mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat di seluruh dunia berkembang,” tegas Amirul.

IKD juga menekankan bahwa tokoh perdamaian sejati adalah mereka yang menolak blokade ekonomi, menghormati prinsip tidak campur tangan, serta mendukung dialog dan kerja sama antarnegara secara setara.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya