Berita

María Corina Machado (Foto: La Monde)

Global

IKD: Nobel Perdamaian untuk Machado Sarat Kepentingan Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 08:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada oposisi Venezuela María Corina Machado.

IKD menilai keputusan itu sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.

“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin jelas terlihat dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” kata Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, dalam pernyataan resmi, Minggu, 12 Oktober 2025.


Menurut IKD, pemberian penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan semangat perdamaian. Machado dikenal mendukung sanksi dan tekanan dari negara asing terhadap Venezuela, yang berdampak langsung pada penderitaan jutaan rakyat. 

“(Keputusan) tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di Amerika Latin,” lanjut Amirul.

IKD menilai Venezuela selama ini menjadi simbol kemandirian dan keadilan sosial bagi negara-negara selatan dunia (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun kerja sama internasional yang setara dan tidak tunduk pada tekanan luar.

Karena itu, IKD memandang Nobel Perdamaian 2025 bukan sebagai penghargaan untuk perdamaian, melainkan provokasi politik. 

“Penghargaan Nobel ini bukan sebagai pengakuan atas perdamaian, tetapi sebagai provokasi politik, suatu upaya untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi Venezuela dan menutupi kebijakan-kebijakan koersif yang telah mengganggu stabilitas negara-negara berdaulat di seluruh dunia berkembang,” tegas Amirul.

IKD juga menekankan bahwa tokoh perdamaian sejati adalah mereka yang menolak blokade ekonomi, menghormati prinsip tidak campur tangan, serta mendukung dialog dan kerja sama antarnegara secara setara.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya