Berita

Raja Maroko, Mohammed VI (Foto: MAP)

Dunia

Raja Maroko Serukan Pemerataan Pembangunan Daerah di Sidang Parlemen

MINGGU, 12 OKTOBER 2025 | 00:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Raja Mohammed VI menyampaikan pidato di depan Parlemen Maroko dalam rangka pembukaan sesi pertama tahun legislatif kelima dari masa jabatan ke-11.

Mengutip laporan yang diterima redaksi, Sabtu, 11 Oktober 2025, acara tersebut juga dihadiri oleh Putra Mahkota Moulay El Hassan dan Pangeran Moulay Rachid.

Dalam pidatonya, Raja menyampaikan apresiasi kepada anggota parlemen atas kontribusi mereka dalam bidang legislasi, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, serta evaluasi kebijakan publik. 


Ia juga mendorong kerja sama yang lebih erat antara diplomasi parlementer dan diplomasi resmi negara. 

“Saya mengapresiasi kerja Anda di bidang legislasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Saya menyerukan ketekunan dan efektivitas yang lebih besar dalam kerja sama dengan diplomasi resmi,” ujar Raja Mohammed VI.

Ia mengingatkan bahwa tahun legislatif ini merupakan tahun terakhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan. Menurutnya parlemen harus bekerja serius dalam menuntaskan rencana legislasi, memastikan kelanjutan program, serta fokus pada isu-isu penting bagi masyarakat. 

“Gunakan tahun terakhir ini untuk bekerja secara serius dan bertanggung jawab, menyelesaikan rencana legislatif, melaksanakan program yang ada, dan melayani kepentingan rakyat dengan tekad,” tegasnya.

Pembangunan daerah menjadi fokus utama dalam pidato tersebut. Raja menyebut bahwa pemerataan sosial dan wilayah bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan strategis yang harus menjadi dasar semua kebijakan pembangunan. 

“Pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan antarwilayah bukanlah slogan kosong. Ini adalah kebijakan strategis yang harus menjadi pegangan semua pihak,” kata Raja.

Ia menyerukan percepatan pelaksanaan program pembangunan generasi baru yang mencakup inisiatif daerah, penciptaan lapangan kerja untuk pemuda, serta kemajuan nyata di sektor pendidikan dan kesehatan. 

Raja juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan metode kerja berbasis data lapangan serta teknologi digital untuk mendukung pembangunan yang merata.

Lebih lanjut Raja menyoroti tiga prioritas utama: pembangunan wilayah pegunungan dan oasis, pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan melalui kebijakan terpadu, serta perluasan program pusat-pusat pedesaan berkembang untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. 

“Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah yang paling rentan, terutama daerah pegunungan yang mencakup 30 persen wilayah nasional,” ungkapnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya