Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan insentif khusus bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika rasio pajak Indonesia mampu meningkat dari 10 persen menjadi 12 persen dalam satu tahun ke depan.
Purbaya menegaskan, pemberian insentif tersebut akan dibarengi dengan penerapan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melakukan kecurangan.
“Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” kata Purbaya melalui sambungan Zoom pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menegaskan akan melakukan bersih-bersih di lingkungan DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memastikan tidak ada lagi praktik penyelewengan yang merugikan negara.
“Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam yang enggak ada ampun. Tapi yang belakang-belakang saya enggak tahu, kusut tuh, biar aja dulu. Nanti kalau ada proses, ada temuan, baru kita proses,” ujarnya.
Menurut Purbaya, sistem pembinaan pegawai ke depan akan menerapkan prinsip keseimbangan antara penghargaan dan hukuman.
Pegawai yang berintegritas dan berprestasi akan diberi ruang untuk berkembang tanpa gangguan, sementara mereka yang menyeleweng akan ditindak tegas.
“Target saya adalah ke depan jangan main-main. Supaya ada fair treatment untuk pegawai Bea Cukai dan Pajak, dalam pengertian gini, kalau bagus dikasih penghargaan dan enggak diganggu, tapi di saat yang bersamaan juga jangan ada penyelewengan-penyelewengan,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawai DJP yang terbukti menerima uang suap. Purbaya menilai langkah tersebut sudah tepat dan menjadi sinyal kuat pembersihan di tubuh DJP.
“Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi,” kata Purbaya.
