Berita

Ilustrasi

Politik

Lapor SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Diminta Segera Aktivasi Akun

SABTU, 11 OKTOBER 2025 | 21:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 dilakukan melalui sistem coretax. Untuk itu, Kemenkeu mengimbau para wajib pajak segera melakukan aktivasi akun agar proses pelaporan nantinya berjalan lancar.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggencarkan sosialisasi secara masif agar para wajib pajak tidak mengalami kendala saat menggunakan sistem baru tersebut.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan coretax, saatnya akan menggunakan coretax," ujarnya di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025.


Yon menjelaskan, proses aktivasi akun coretax sangat sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa langkah.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun coretax. Itu prosesnya sangat sederhana, tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," jelasnya.

Setelah aktivasi, wajib pajak dapat langsung melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 melalui coretax. 

Sesuai ketentuan dalam UU KUP, batas waktu pelaporan SPT adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga tenggat terakhir untuk SPT orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026.

Yon mengakui bahwa sejauh ini masih banyak wajib pajak yang belum mengakses coretax. Hal itu dapat dimaklumi karena sistem tersebut baru diterapkan untuk wajib pajak badan. 

Sejak Agustus 2025, perusahaan yang berperan sebagai pemotong, pemungut, dan pembuat faktur sudah menggunakan coretax, sementara wajib pajak pribadi baru sampai tahap validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Untuk coretax tahun depan, untuk SPT, kita sedang persiapkan segala macam infrastrukturnya. Teman-teman humas (DJP) sedang persiapkan sosialisasi untuk para wajib pajak, sehingga proses penggunaan coretax itu menjadi lebih smooth. Persiapan infrastrukturnya kita lakukan, sosialisasi kepada wajib pajak juga kita lakukan," tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya