Berita

Gerakan Warga Peduli Warga. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerakan Warga Peduli Warga, Kolaborasi Efektif Membantu Ekonomi Rakyat

SABTU, 11 OKTOBER 2025 | 18:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Kota Bandung, Jawa Barat hingga Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Gerakan ini dicanangkan aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI menyapa warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan membagikan bingkisan paket sembako dari PGN Mas. 

Dalam sambutannya, Supriyanto, Komisaris Independen PGN Mas memberi apresiasi pada 98 Resolution Network yang menggalang solidaritas sosial dengan melibatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk terlibat dalam kegiatan Warga Peduli Warga.


"Kita memiliki kesadaran bersama dalam menjawab tantangan ekonomi dunia yang berdampak pada kehidupan sehari-hari," ujar Supriyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Oktober 2025.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata pria yang karib disapa Antok, sampai saat ini sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kemandirian, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Program-program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

"Maka kita mendukung Presiden untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi sinergi tiga elemen yaitu pemerintah, pengusaha, dan rakyat agar tidak ada kesenjangan yang menyebabkan situasi tidak stabil dan merugikan kita semua,” ucap Antok.

Dia melanjutkan, sinergi pemerintah, dunia usaha dan rakyat sangat penting agar roda kehidupan ekonomi bisa berputar. 

Dunia usaha butuh pemerintah untuk peraturan kebijakan ekonomi, perizinan dan perbankan. Dunia usaha juga membutuhkan rakyat untuk tenaga kerja dan sebagai konsumen produknya.

"Rakyat membutuhkan dunia usaha yang berkelanjutan untuk lapangan kerja, rakyat juga membutuhkan pemerintah untuk melindungi keamanan, administrasi dan pelayanan publik," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya