Berita

Gerakan Warga Peduli Warga. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerakan Warga Peduli Warga, Kolaborasi Efektif Membantu Ekonomi Rakyat

SABTU, 11 OKTOBER 2025 | 18:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Kota Bandung, Jawa Barat hingga Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Gerakan ini dicanangkan aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI menyapa warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan membagikan bingkisan paket sembako dari PGN Mas. 

Dalam sambutannya, Supriyanto, Komisaris Independen PGN Mas memberi apresiasi pada 98 Resolution Network yang menggalang solidaritas sosial dengan melibatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk terlibat dalam kegiatan Warga Peduli Warga.


"Kita memiliki kesadaran bersama dalam menjawab tantangan ekonomi dunia yang berdampak pada kehidupan sehari-hari," ujar Supriyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Oktober 2025.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata pria yang karib disapa Antok, sampai saat ini sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kemandirian, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Program-program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

"Maka kita mendukung Presiden untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi sinergi tiga elemen yaitu pemerintah, pengusaha, dan rakyat agar tidak ada kesenjangan yang menyebabkan situasi tidak stabil dan merugikan kita semua,” ucap Antok.

Dia melanjutkan, sinergi pemerintah, dunia usaha dan rakyat sangat penting agar roda kehidupan ekonomi bisa berputar. 

Dunia usaha butuh pemerintah untuk peraturan kebijakan ekonomi, perizinan dan perbankan. Dunia usaha juga membutuhkan rakyat untuk tenaga kerja dan sebagai konsumen produknya.

"Rakyat membutuhkan dunia usaha yang berkelanjutan untuk lapangan kerja, rakyat juga membutuhkan pemerintah untuk melindungi keamanan, administrasi dan pelayanan publik," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya