Berita

Gerakan Warga Peduli Warga. (Foto: Istimewa)

Politik

Gerakan Warga Peduli Warga, Kolaborasi Efektif Membantu Ekonomi Rakyat

SABTU, 11 OKTOBER 2025 | 18:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Kota Bandung, Jawa Barat hingga Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Gerakan ini dicanangkan aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI menyapa warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan membagikan bingkisan paket sembako dari PGN Mas. 

Dalam sambutannya, Supriyanto, Komisaris Independen PGN Mas memberi apresiasi pada 98 Resolution Network yang menggalang solidaritas sosial dengan melibatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk terlibat dalam kegiatan Warga Peduli Warga.


"Kita memiliki kesadaran bersama dalam menjawab tantangan ekonomi dunia yang berdampak pada kehidupan sehari-hari," ujar Supriyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Oktober 2025.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata pria yang karib disapa Antok, sampai saat ini sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kemandirian, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Program-program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

"Maka kita mendukung Presiden untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi sinergi tiga elemen yaitu pemerintah, pengusaha, dan rakyat agar tidak ada kesenjangan yang menyebabkan situasi tidak stabil dan merugikan kita semua,” ucap Antok.

Dia melanjutkan, sinergi pemerintah, dunia usaha dan rakyat sangat penting agar roda kehidupan ekonomi bisa berputar. 

Dunia usaha butuh pemerintah untuk peraturan kebijakan ekonomi, perizinan dan perbankan. Dunia usaha juga membutuhkan rakyat untuk tenaga kerja dan sebagai konsumen produknya.

"Rakyat membutuhkan dunia usaha yang berkelanjutan untuk lapangan kerja, rakyat juga membutuhkan pemerintah untuk melindungi keamanan, administrasi dan pelayanan publik," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya