Berita

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (Foto: RMOL)

Politik

Misbakhun Takut Menkeu Purbaya Ceplas-Ceplos?

SABTU, 11 OKTOBER 2025 | 15:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang sempat menyela Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja perdana pada Rabu, 10 September 2025, menyisakan tanda tanya besar. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus merasa heran dengan sikap Misbakhun terhadap Menkeu Purbaya. 

“Kan kelihatan sekali pimpinan Komisi XI sesungguhnya kita duga ketakutan akan gaya Menkeu yang bisa saja jadi bumerang bagi anggota Komisi XI,” kata Lucius kepada RMOL, Sabtu, 11 Oktober 2025. 


Menurut Lucius, sikap Misbakhun mendadak menyela Menkeu Purbaya untuk menghentikan rapat ketika menyoal dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI), patut dipertanyakan. Sebab, kata dia, sikap tersebut sangat tidak etis. 

“Kesannya Komisi XI nggak peduli dengan jawaban menteri, atau mereka terlalu khawatir dengan jawaban menteri yang bisa saja membongkar borok mereka?” tanya Lucius.

Padahal, kata Lucius, Pimpinan DPR RI dalam beberapa kesempatan sangat tegas meminta para anggota dewan untuk transparan kepada publik. 

“Begitulah soal transparansi parlemen kita ini. Banyak hal yang seharusnya dibuka ke publik tetapi DPR justru memilih untuk menutupinya. Persoalan tunjangan reses, misalnya,  sampai saat ini belum kita lihat transparansi kegiatan dan penggunaan anggarannya,” katanya.

Menurut Lucius, persoalan anggaran negara yang mengendap di BI tersebut sangat penting untuk diketahui oleh publik. 

Apalagi, ada sejumlah anggota Komisi XI DPR terseret kasus dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

“Ketika Menkeu Purbaya datang dengan gaya bicara yang ceplas ceplos, jadi berbahaya bagi Komisi XI?” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya