Waka MPR: Penanganan Krisis Iklim Harus jadi Prioritas Nasional

Menjadikan krisis iklim sebagai isu prioritas nasional adalah keharusan. Pasalnya, perubahan iklim bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang kini dihadapi sehari-hari.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

“Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari anomali iklim sampai dengan kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 10 Oktober 2025.

Persoalan lingkungan lain yang disampaikan Doktor Ilmu Politik UI ini adalah penanganan sampah. Saat ini, Indonesia baru mampu mengelola 40 persen sampah, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar berupa sisa makanan serta plastik. 

“TPA Bantar Gebang sekarang tingginya setara gedung 17 lantai. Selain di Bantargebang, masalah sampah meluas menjadi isu lingkungan, sosial hingga kesehatan. Sekarang saja misalnya kita bisa lihat tidak ada sungai di Indonesia yang ini bersih dari sampah,” ungkap Eddy.

Dalam upaya menjadikan krisis iklim sebagai prioritas nasional, Eddy menyampaikan dirinya bersama Fraksi PAN DPR menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Alhamdulillah RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sudah ditetapkan menjadi Prolegnas 2026,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia hanya dapat dijawab dengan komitmen kolektif, keberanian mengambil kebijakan berorientasi jangka panjang, serta kolaborasi lintas sektor demi masa depan yang berkelanjutan.

"Persoalan iklim menyentuh kehidupan kita semua. Karena itu, saya sangat terbuka untuk kolaborasi dan kerja bersama lintas sektor," pungkasnya.