JPU KPK Susun Surat Dakwaan ASN Kemenhub dalam Kasus Suap Proyek DJKA

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyusun surat dakwaan untuk tersangka Risna Sutriyanto selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Kamis 9 Oktober 2025, penyidikan perkara dugaan suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub untuk tersangka Risna telah dinyatakan lengkap atau P21, dan limpah ke tahap penuntutan.

"Di mana penyidik telah selesai melaksanakan proses tahap II, dengan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada tim JPU," kata Budi kepada wartawan.

Selanjutnya, kata Budi, JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan.

"Untuk kemudian, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," pungkas Budi.

Pada Selasa 12 Agustus 2025, KPK resmi menahan Risna Sutriyanto selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan penyedia barang/jasa (PBJ) paket pekerjaan pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro KM. 96+400 sampai dengan KM.104+900 atau JGSS.6 TA 2022-2024 dan paket lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang.