Berita

Diskusi Front Mahasiswa Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. (Foto: Istimewa)

Politik

KPI: Revisi UU TNI Tidak Membawa Reformasi

KAMIS, 09 OKTOBER 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Revisi pada UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan berbanding terbalik dengan semangat yang ingin dicapai dalam reformasi.

Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka dalam diskusi yang digelar Front Mahasiswa Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

"Revisi UU TNI tidak membawa reformasi, melainkan memperkuat campur tangan militer di ranah sipil serta mempertahankan budaya maskulinitas dan patriarki dalam tubuh TNI," ujar Mike dalam keterangan tertulis, Kamis 9 Oktober 2025.


Dia menyampaikan, militerisme memperkuat kekuasaan otoriter, menyingkirkan perempuan dan kelompok rentan, serta menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sosial. 

"Catatan saja, rendahnya keterwakilan perempuan di TNI hanya sekitar 2 persen dan keterlibatan militer dalam proyek food estate yang berpihak pada investor dan merugikan masyarakat lokal," katanya.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, dia menyoroti bahwa pemerintah menutupi revisi besar dalam RUU TNI dengan menyebut hanya tiga pasal.

"Padahal setidaknya tujuh pasal direvisi, termasuk yang membuka ruang penempatan prajurit aktif di lembaga sipil dan operasi non-militer,"katanya.

Dia khawatir, pola represif masa lalu berpotensi berulang, terutama melalui mobilisasi ormas seperti FKPPI dan pembentukan komponen cadangan, yang memungkinkan warga sipil diadili di peradilan militer jika menolak mobilisasi. 

"Semua ini dilakukan atas nama stabilitas keamanan tetapi justru melemahkan prinsip konstitusional dan demokrasi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya