Berita

Anak sekolah menikmati MBG (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Kesehatan

Ahli Kesehatan Anak: Program MBG Perlu Dukungan Semua Pihak Agar Tepat Sasaran

KAMIS, 09 OKTOBER 2025 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak Januari 2025 dinilai membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan pemenuhan gizi anak Indonesia. Namun, sejumlah kalangan menilai pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan dan evaluasi ketat agar tepat sasaran dan aman bagi penerima manfaat.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) bidang Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.Trop Paed, menegaskan bahwa MBG merupakan program penting dan sebaiknya tidak dihentikan meski sempat menghadapi beberapa insiden keamanan pangan di lapangan.

“Tujuan program ini sangat mulia. Yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya. Kalau ada insiden keamanan pangan, perlu dievaluasi, bukan dihentikan,” ujar Prof. Hinky, dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan program skala nasional ini. 


Program pemenuhan gizi bukan hal baru di Indonesia. Prof. Hinky mencontohkan, sejak 1981 pemerintah telah menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis Puskesmas. Dari pengalaman itu, ia menekankan pentingnya profesionalitas dan pengawasan ketat terhadap aspek food safety dalam program MBG.

“Program besar ini harus dilakukan secara profesional. Asas keamanan pangan harus mendapat perhatian serius. Semua elemen masyarakat sebenarnya siap membantu,” tambahnya.

Survei Indonesian Social Survey (ISS) pada Agustus 2025 juga menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap MBG. Dari 2.200 responden di seluruh Indonesia, 77 persen menilai program tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), MBG turut menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita, selain siswa sekolah. Di Papua Tengah, tercatat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hingga Agustus 2025.

“Kalau masyarakat makin sejahtera berarti indikatornya berhasil. Tapi tidak bisa instan. MBG perlu sinergi antara pemerintah daerah, para ahli, dan masyarakat. Ini pekerjaan yang tidak sederhana, tapi mulia,” tutup Prof. Hinky.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya