Ekonomi Kerakyatan Hanya Jargon Politik!

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Dr. Muhammad Aras Prabowo menyampaikan pandangan kritis dalam mengkaji arah baru perekonomian nasional melalui partisipasi aktif pada Investor Daily Summit 2025 bertema “New Economic Order” beberapa waktu lalu.

“Perekonomian kita masih menghadapi persoalan keberpihakan. Ekonomi kerakyatan sering kali hanya menjadi jargon politik, padahal hakikatnya adalah memastikan bahwa kebijakan ekonomi berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil,” ujar Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 9 Oktober 2025.

“Sumber daya maritim dan agraria yang seharusnya menjadi pengurus utama ekonomi nasional justru sering diarahkan untuk kepentingan pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi kita masih berbasis ekspor bahan mentah, bukan penguatan nilai tambah di dalam negeri,” tambahnya.

Ia menyoroti sektor ekonomi pangan sebagai titik strategis kemandirian nasional.

“Krisis pangan global menuntut Indonesia memperkuat sistem produksi dan distribusi domestik. Ekonomi pangan seharusnya tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi dikelola dengan prinsip kedaulatan dan keberlanjutan,” jelasnya.

Dalam konteks kontrol impor, Aras menegaskan perlunya perbaikan pengawasan di sektor bea cukai.

“Impor yang tidak terkendali berpotensi menghancurkan produksi dalam negeri. Bea cukai harus menjadi garda depan dalam melindungi industri lokal, bukan sekadar pintu administrasi perdagangan,” tegasnya.

Ia menilai, arah new economic order seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi dan investasi asing, tetapi juga pada kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.