Transjakarta Dkk Jangan cuma Andalkan Duit APBD

Komisi B DPRD DKI Jakarta mengevaluasi efektivitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta lewat APBD kepada sejumlah moda transportasi umum. Yaitu Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, evaluasi untuk memastikan pengucuran dan penggunaan dana PSO setiap tahun secara optimal dan tepat sasaran.

"Peningkatan pendapatan nonfarebox atau pendapatan di luar tiket merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi PSO," kata Nova dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Pendapatan di luar tiket antara lain, iklan, kerja sama komersial, maupun pengelolaan aset transportasi.

Karena itu, Komisi B juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi terus berinovasi dalam menciptakan sumber pemasukan alternatif yang berkelanjutan.

“Ke depan, terkait dengan non-farebox yang kita tingkatkan,” kata Nova.

Nova ingin memastikan subsidi PSO tidak hanya menutupi biaya operasional. Namun berdampak pada peningkatan mutu layanan dan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum.

“Baik dari pendapatan ticketing, kualitas standar pelayanan minimal yang dikedepankan dengan asas kenyamanan penumpang,” kata Nova.