Berita

Uang rupiah. (Foto: Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Paket Stimulus Kuartal IV 2025 Harus Dipercepat

RABU, 08 OKTOBER 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kecepatan eksekusi menjadi kunci dalam pelaksanaan paket stimulus untuk kuartal IV 2025. Jika bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan berkurang signifikan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan meminta pemerintah cepat mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar lebih manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat," kata Marwan kepada wartawan, Rabu 8 Oktober 2025.


Ia berpandangan, bantuan seharusnya menjadi 'investasi sosial' yang memperkuat kemampuan rakyat untuk mandiri, bukan sekadar 'bantuan hidup' sementara.

Penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara, Marwan mencontohkan, harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menyampaikan, antisipasi terhadap risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah mutlak diperlukan.

Kenaikan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga. 

"Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Marwan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya