Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (Foto: Kemenkop)
Kisruh penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung mendapat perhatian dari Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.
Menkop berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik masyarakat penambang maupun perusahaan.
Ferry mengatakan upaya penyelesaian masalah diajukan oleh masyarakat dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah kepada Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Usulan tersebut perlu mendapat respon cepat, sehingga persoalan antar penambang dan perusahaan tidak berlarut-larut.
"Kami mendukung jika penambang timah di Babel bergabung dalam Koperasi Merah Putih dan IUP Timah dikelola oleh Koperasi Merah Putih sehingga masyarakat memiliki legalitas untuk mengelola tambang," kata Menkop dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Pengelolaan IUP oleh Koperasi dapat dilakukan menyusul terbitnya PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pengelolaan IUP dapat dilakukan melalui gerai yang ada di tiap Kopdes/Kel. Terdapat tujuh jenis gerai wajib, seperti gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.
"Setiap Kopdes/Kel kita dorong mengembangkan usaha sesuai potensi lokal. Jika di daerah itu potensinya adalah tambang maka koperasi mengembangkan gerai izin usaha pertambangan," kata Menkop.
Dukungan pemerintah terhadap KDKMP tidak hanya di sisi kelembagaan, namun juga mendukung pengembangan investasi Koperasi Merah Putih dengan fasilitas pembiayaan melalui bank Himbara.
“Dengan pengelolaan IUP melalui Kopdes/Kel Merah Putih, kita harapkan tidak ada lagi konflik pertambangan di daerah. Konflik ini sangat merugikan semua pihak, hanya menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, melalui Kopdes/Kel Merah Putih, ingin mencapai peningkatan ekonomi masyarakat desa tanpa terganggu oleh kegiatan apapun,” kata Menkop.
Sebelumnya, penambang timbah di Babel meminta agar IUP PT Timah dikelola oleh masyarakat desa melalui Koperasi Merah Putih yang sudah berdiri di seluruh wilayah Bangka Belitung.
Koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, masyarakat juga menuntut harga timah yang wajar dan perizinan pertambangan rakyat (IPR) segera diterbitkan untuk meningkatkan ekonomi desa.
