Pakar Ajak Publik Waspadai Bahaya Radikalisme

Pemerintah harus memandang jernih pergerakan netizen yang kritis melalui aksi Peringatan Darurat, Indonesia Gelap, di media sosial sebagai dinamika yang multidimensi. 

Pakar Strategi Kampanye Digital, Haryo Moerdaning Putro, mengatakan keresahan rakyat murni dipicu oleh sejumlah kebijakan yang belum sesuai harapan mereka. Namun begitu, ada pola dari kekuatan yang tidak bertanggungjawab dan berupaya menunggangi gerakan rakyat yang murni. 

"Sosial media melahirkan demokratisasi narasi dan membuka ruang partisipasi publik yang belum pernah ada sebelumnya, dan menjadi tempat lahirnya gerakan massa di ranah digital," ujar Haryo dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Di balik semua postingan, menurutnya, ada kekuatan algoritma pemilik platform, lalu ada pula kreator konten dari para influencer besar, influencer mikro, clipper, homeless media, hingga buzzer dan cyber army baik yang organik maupun berbasis mesin yang bergerak dengan agendanya masing-masing.

“Semuanya ini jika dijahit dengan tepat maka bisa digunakan untuk mengendalikan tren di dunia digital, persepsi netizen, dan pada akhirnya diskursus di tengah masyarakat secara umum. Di tangan yang tepat ini tentu hal yang baik, namun akan sangat berbahaya jika kekuatan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan ideologi radikal,” kata Haryo.

Berangkat dari sini, Haryo menganggap penting semua pihak untuk melihat situasi terkini dengan jernih dan hati-hati, dari pihak gerakan massa, pemerintah, aparat penegak hukum, hingga netizen secara umum. 

“Gerakan massa yang kritis terhadap Pemerintah harus lebih waspada, jangan sampai gerakan yang murni berlandaskan kepedulian terhadap bangsa dibelokkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk menciptakan situasi sosial-politik yang tidak kondusif," kata Haryo.

Terakhir Haryo menyebut, iklim demokrasi bisa hidup bila pemerintah bisa terus meningkatkan kualitas dan jangkauan komunikasi publiknya. Komunikasi publik yang buruk hanya akan memperbesar ruang fabrikasi dari pihak tak bertanggungjawab.