Birokrasi Pemprov DKI Alergi Jebolan IPDN

Fenomena ketidaknyamanan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta terhadap pemimpin jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ternyata bukan sekadar urusan asal kampus.

Karena ada persoalan yang lebih dalam, yakni benturan kultur birokrasi modern dan gaya kepemimpinan komando yang sulit menyatu dalam ritme kerja Pemprov DKI.

“ASN DKI sudah terbiasa dengan kerja kolaboratif, berbasis data, dan penuh dialog. Sedangkan lulusan IPDN dibentuk dalam sistem yang menekankan komando tunggal dan disiplin hierarkis. Dua dunia ini kerap berbenturan dalam praktik,” kata Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Selasa 7 Oktober 2025.

Ia menilai, gaya kepemimpinan komando itu cocok di daerah dengan kultur sosial yang masih paternalistik -- di mana pemimpin dipandang sebagai figur pengarah tunggal. Namun di Jakarta, dengan dinamika sosial ekonomi yang kompleks dan ritme birokrasi yang cepat, gaya seperti itu justru bisa menciptakan jarak.

“Begitu model komando diterapkan di birokrasi perkotaan, banyak ASN merasa kehilangan ruang berekspresi. Mereka tidak menolak disiplin, tapi menolak jika kreatifitasnya dikebiri,” kata Agung.

Lebih jauh, Agung menyinggung fenomena ini dengan situasi politik menjelang Pilgub DKI Jakarta. Ia menilai, penempatan figur IPDN di jabatan strategis sering kali ditafsirkan sebagai sinyal politik dari pusat.

"Di Pemprov DKI, rotasi pejabat tak pernah murni administratif. ASN sudah sangat sensitif membaca arah politik kekuasaan,” kata Agung.