Berita

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu bersama perwakilan SPBU Swasta dan Dirjen Migas Laode Sulaeman. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Ini Respons Wamen Todotua soal SPBU Swasta Minta Kepastian Kuota BBM

SELASA, 07 OKTOBER 2025 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta melayangkan surat kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meminta kepastian terkait keberlanjutan investasi mereka di sektor hilir migas.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa surat tersebut berisi permintaan jaminan kepastian investasi menyusul adanya isu pembatasan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang dijual di SPBU milik swasta.

"Ini keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar non subsidi yang dijual di SPBU mereka,” ujar Todotua dalam konferensi pers usai rapat mengenai kuota impor BBM SPBU swasta pada Selasa, 7 Oktober 2025.


Todotua menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan negara hadir dalam menjaga iklim investasi yang kondusif, terutama bagi pelaku usaha yang sudah menanamkan modal di sektor energi.

“Inti semangatnya adalah negara harus hadir dalam konteks mengelola isu kepastian dan kondusivitas investasi di negara kita,” kata Todotua.

Menurut Todotua, hasil pertemuan antara Kementerian ESDM, pelaku usaha swasta, dan pihak Pertamina hari ini menunjukkan adanya semangat kolaborasi untuk memastikan pasokan BBM tetap aman hingga akhir tahun.

"Masukannya kita bilang coba kita break to solusi karena memang ini kan situasional ya karena adanya shifting dari subsidi ke non subsidi sehingga ber-impact terhadap angka penjualannya mereka ini naik," kata Todotua.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya