DPRD Usul Gaji Direksi Transjakarta Tak Pakai PSO

Agar pelayanan makin meningkat, diusulkan gaji Board of Directors (BOD) atau jajaran pimpinan di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tidak lagi menggunakan public service obligation alias PSO (kewajiban layanan publik) transportasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto usai rapat kerja bersama eksekutif membahas PSO di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 7 Oktober 2025.

"Kalau semua dicover PSO nanti nggak ada inovasi. Sudah saatnya BUMD penerima PSO melakukan check in balance, terutama dalam hal efisiensi operasional," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, saat ini gaji BOD Transjakarta bersumber dari PSO dan non farebox atau di luar penjualan tiket.

"Efisiensi sudah nyata dan harus dilakukan agar PSO tidak terus membengkak," kata politisi Partai Gerindra ini.

Secara keseluruhan, beban subsidi PSO untuk MRT, LRT dan Transjakarta menyentuh angka Rp6 triliun per tahun yang dibiayai melalui APBD. 

Transjakarta jadi yang paling besar, PSO untuk layanan angkutan umum bus itu berkisar Rp4 triliun lebih.