Jangan Ganggu Jika Tak Bisa Dukung Prabowo Lawan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah memimpin perang besar melawan korupsi dan penjarahan sumber daya alam bangsa. 

Pandangan itu disampaikan Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyusul langkah tegas Prabowo menyita enam smelter ilegal di kawasan tambang PT Timah Tbk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Menurut Budiman, tindakan Presiden turun langsung ke lapangan meninjau penyitaan smelter merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik korupsi di sektor pertambangan.

“Presiden Prabowo sedang mengajak kita ‘berperang’. Perang melawan korupsi dengan terjun langsung ke lapangan. Enam smelter ilegal yang sudah merugikan negara sekitar Rp300 triliun disita,” tegas Budiman lewat akun X miliknya, Senin, 6 Oktober 2025.

Presiden Prabowo menyoroti besarnya potensi kerugian negara akibat tambang ilegal di kawasan PT Timah Tbk. Dalam peninjauan di Smelter PT Tinindo Internusa, Bangka Belitung, Prabowo menyebut nilai kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp300 triliun.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga mengungkap penemuan sekitar 4.000 ton monasit, salah satu jenis tanah jarang bernilai tinggi, di enam smelter hasil sitaan. Temuan ini menunjukkan potensi luar biasa yang selama ini justru dinikmati para pelaku tambang ilegal.

Bagi Budiman, langkah Presiden tersebut bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya membangun kedaulatan ekonomi nasional dari sektor yang selama ini menjadi sumber kebocoran besar.

Budiman menegaskan, perang melawan korupsi tidak cukup dilakukan dari balik meja atau sekadar wacana. Ia menilai, tindakan Presiden Prabowo yang memilih terjun langsung ke lapangan adalah bentuk kepemimpinan yang tegas dan patut diteladani.

“Dukung jika bisa, jangan ganggu jika tidak bisa dukung,” tandas Budiman.