Prabowo Puji Aksi Cepat Aparat Selamatkan Aset Negara dari Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah yang telah bergerak cepat dalam menyelamatkan aset negara dari praktik tambang ilegal. 

Pernyataan tersebut disampaikan usai menyaksikan penyerahan Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin, 6 Oktober 2025.

“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers kepada awak media.

Presiden menegaskan bahwa penyelamatan aset negara ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menutup kebocoran sumber daya alam akibat praktik tambang tanpa izin. 

Menurutnya, kerja kolaboratif antarlembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menghentikan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain mengapresiasi kinerja aparat, Prabowo juga memberikan penghargaan khusus kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran penegak hukum atas keberanian dan ketegasan mereka dalam menindak pelaku pelanggaran di sektor pertambangan. 

“Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, kepada pejabat-pejabat semuanya, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegas Presiden.

Ia mengingatkan agar seluruh lembaga penegak hukum tidak berhenti di titik ini, melainkan terus memperkuat pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di seluruh Indonesia.

“Saya kira itu dari saya, ini prestasi yang membanggakan. Saya minta diteruskan Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo.