Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Sudah Tepat Prabowo Perintahkan TNI Jaga Kekayaan SDA

SENIN, 06 OKTOBER 2025 | 12:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perintah Presiden Prabowo Subianto agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif membantu penegak hukum, pemerintahan daerah, dan pemerintah pusat untuk menjaga sumber daya alam (SDA) merupakan keputusan tepat.

Pengamat kebijakan publik dan politik nasional Nasky Putra Tandjung mengatakan, langkah Presiden Prabowo selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam mengahadapi setiap ancaman kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami mendukung penuh kebijakan strategis Presiden Prabowo yang terus berupaya membangun position pertahanan TNI berperan aktif menjaga kekayaan SDA dari kelompok oligarki," kata Nasky melalui keterangan elektronik di Jakarta, Senin 6 Oktober 2025.


Menurut Nasky, komitmen tegas Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 merupakan jalan konstitusi menuju Indonesia Emas 2045 dan menjadi fondasi konstitusional untuk memastikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat, TNI hadir dan tenggelam bersama rakyat Indonesia," kata Nasky.

Nasky melanjutkan, publik juga mendukung langkah Presiden Prabowo menyelamatkan kekayaan alam Indonesia agar dikelola dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat sesuai cita-cita kebangsaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan TNI selalu melakukan introspeksi diri di tengah berbagai tantangan saat ini. Prabowo menyebut TNI harus tanggap membantu pemerintah dalam menjaga kekayaan negara yang menurutnya masih diambil kekuatan yang tidak bertanggung jawab.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya