Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal dirinya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kilogram (kg)
Purbaya mengatakan sedang mempelajari kembali angka yang selama ini dipakai Kementerian Keuangan, dan menegaskan data tersebut berasal dari hitungan tim internalnya.
“Saya sedang pelajari. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya,” kata Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurutnya, perbedaan yang muncul disebabkan cara melihat data yang tidak sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun, ia meyakini pada akhirnya angka yang digunakan akan sejalan.
“Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul,” ujarnya.
“Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg berada di angka Rp42.750 per tabung. Pemerintah menutup selisih dengan memberikan subsidi sekitar Rp30.000 sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.
Namun, Bahlil menilai pernyataan itu keliru. Ia bahkan menyebut hal tersebut wajar karena Menkeu masih baru.
“Itu mungkin Menkeu salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Bahlil juga menyinggung program integrasi data penerima LPG 3 kg ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, proses itu masih berjalan bersama tim Kementerian ESDM.
“Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan, mungkin belum baca data kali itu,” ungkapnya.
