Berita

Tunjung Budi Utomo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Nusantara

35 Ribu Pendamping Desa Diusulkan jadi Komcad

JUMAT, 03 OKTOBER 2025 | 03:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat kebijakan publik dari Semar Strategic Center (SSC), Tunjung Budi Utomo menilai program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) masih minim inovasi. 

Ia menyoroti rekrutmen pendamping desa yang jumlahnya mencapai 35 ribu orang lebih dinilai bisa menjadi kekuatan strategis jika diarahkan dengan visi yang lebih luas.

“Pendamping desa jangan hanya ditempatkan sebagai fasilitator teknis. Dengan skala rekrutmen sebesar itu, mereka bisa dibentuk sebagai agen penguatan kapasitas, pembinaan karakter, sekaligus komponen cadangan (komcad) yang siap untuk penanggulangan bencana maupun penguatan layanan publik,” kata Tunjung dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.


Menurutnya, distribusi pendamping desa di seluruh Indonesia jadi modal penting dalam pembangunan nasional. 

"Data Kemendagri mencatat Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa/kelurahan, sehingga keberadaan pendamping sebenarnya bisa menjadi game changer bagi pembangunan desa," tegasnya. 

Namun, kata Tunjung, selama ini penguatan pendamping desa lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan penyaluran dana desa. 

“Kurikulum mereka minim sentuhan karakter, etika publik, kepemimpinan lokal, apalagi kesiapsiagaan. Padahal jika dilatih dasar tanggap darurat dan kepemimpinan, mereka akan menjadi cadangan sumber daya manusia nasional yang siap digerakkan,” ungkap dia. 

Tunjung menambahkan, kerangka hukum komponen cadangan sudah tersedia melalui Kementerian Pertahanan. 

"Artinya, ada peluang bagi Kemendes untuk bekerja sama merancang pola pelatihan non tempur, misalnya logistik kemanusiaan, mitigasi bencana, dan penguatan ketahanan sosial di desa," pungkasnya.  

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya